BEKASI, KOMPAS.com — Buruh dan warga perlu saling memahami persoalan yang dihadapi untuk mencegah benturan seperti di kawasan industri EJIP, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Senin (19/11/2012) sore, berkembang menjadi konflik horizontal.
Demikian diutarakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Kompas, Selasa (20/11/2012). Sebelum terjadi keributan, massa buruh dan massa warga saling berhadapan di Jalan MH Thamrin, kawasan industri EJIP. Massa buruh tertahan di Rumah Buruh. Senin pagi itu, buruh berencana berdemonstrasi ke PT Samsung Electronics Indonesia di kawasan industri Jababeka I, Cikarang. Namun, rencana buruh batal sebab Jalan MH Thamrin kedatangan massa yang mengklaim diri sebagai warga desa-desa sekitar kawasan industri.
Adapun rencana demonstrasi buruh sudah disampaikan sehari sebelumnya ke Kepolisian Resor Bekasi Kabupaten. Saat buruh berkonsolidasi di Rumah Buruh sebelum massa warga datang, petugas Brimob dan Sabhara sudah berada di tempat. Ketika massa warga datang, personel berada di tengah dan mencegah kedua kelompok berbenturan. Buruh bertahan di Rumah Buruh dan massa warga bertahan di Jalan MH Thamrin.
Kondisi itu bertahan sampai Senin sore saat hujan deras turun. Massa warga berangsur meninggalkan lokasi. Namun, sekitar pukul 17.00, ada insiden di dekat lokasi. Seorang buruh yang baru pulang dari pabrik dan bersepeda motor terkena lemparan batu sehingga terluka. Kejadian itu diketahui oleh massa buruh di Rumah Buruh sehingga membuat mereka bergerak. Selepas itu, keadaan tidak terpantau. Dikabarkan, di beberapa lokasi, buruh dan warga terlibat keributan. Jumlah korban belum terkonfirmasi.
"Kalau soal benturan, saya tidak mengetahuinya," kata Kepala Kepolisian Sektor Cikarang Selatan Komisaris Badari ketika dikonfirmasi.
Pada saat terjadi benturan, kata Iqbal, ia dan perwakilan buruh sedang bertemu perwakilan warga di gedung perusahaan dekat dengan lokasi. Ia mendengar bahwa ada buruh yang terluka. "Ada juga buruh yang dilucuti oleh kelompok massa karena memakai atribut organisasi buruh," katanya.
Iqbal mengatakan, buruh berdemonstrasi karena ada dugaan pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Perundingan tripartit (pekerja-pengusaha-pemerintah) masih buntu. Reaksi buruh tidak ada hubungannya dengan warga. Masalahnya, mengapa ada kelompok massa menghadang dan meminta buruh menghentikan aksi. Alasan masyarakat bahwa reaksi buruh mengganggu ketertiban dan kenyamanan, kata Iqbal, bisa dipahami.
Teknis demonstrasi akan diubah misalnya tidak akan melebihi pukul 18.00. Kelancaran lalu lintas merupakan tugas polisi mewujudkannya saat buruh berdemonstrasi. Iqbal mengingatkan, unjuk rasa, bahkan mogok kerja, merupakan hak buruh yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pelarangan hak dengan memakai kelompok massa ditengarai merupakan upaya untuk menciptakan konflik horizontal.
Direktur Eksekutif Forum Investor Bekasi Munawar Fuad Noeh secara terpisah mengatakan, pemerintah perlu cepat merespons pelbagai keluhan dan menjamin keamanan dan kenyamanan dalam penanaman modal. "Yang penting adalah realisasi dan bukti. Pemerintah dan aparat tidak perlu saling tuding dan saling lempar tanggung jawab," katanya.
Munawar mengatakan, eskalasi gerakan buruh yang meningkat menjadi demonstrasi, gerebek pabrik, blokade prasarana, dan mogok nasional menimbulkan kekhawatiran dan keresahan pengusaha. Ada yang berencana menutup operasi atau hengkang meskipun prosesnya tidak mudah dan menghabiskan waktu.
Tampaknya pelbagai pihak perlu melihat kembali Deklarasi Harmoni Industri pada 8 November 2012. Piagam deklarasi ditandatangani oleh unsur elite pekerja, pengusaha, pemerintah, legislatif, kepala desa, TNI, dan Polri.
