JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufiq Kiemas mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, Taufiq menolak jika pemerintah mengambil kebijakan pemberian uang tunai untuk rakyat miskin sebagai kompensasi jika harga BBM dinaikkan.
"Enggak perlu BLT (bantuan langsung tunai), enggak fair dong," kata Taufiq seusai menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/4/2013).
Taufiq mengatakan, program BLT seperti yang dilakukan pada periode pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hanya akan menguntungkan partai politik pendukung pemerintahan pada Pemilu 2014. Padahal, ada tiga parpol yang tidak masuk dalam pemerintahan, termasuk PDI Perjuangan.
Taufiq mengatakan, seharusnya anggaran dari penghematan subsidi BBM dialihkan ke pembangunan infrastruktur, bukan dengan pemberian uang tunai. Ia menyebutkan, PDI Perjuangan pasti akan menolak ketika rencana pemberian BLT itu dibahas di DPR.
Terkait kenaikan harga BBM ini, kata Taufiq, PDI Perjuangan akan mendukung jika hal itu memang untuk kepentingan rakyat. Ia mengatakan, selama ini PDI-P menolak kenaikan harga BBM lantaran tidak ada penjelasan detail tentang penggunaan dana yang dihemat dari kebijakan tersebut.
"Kalau sekarang dengan ada penjelasan, menurut saya rasional. Tapi BLT enggak boleh," ujar suami Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.
Sebelumnya, kepada para menteri, gubernur, dan bupati/wali kota yang hadir dalam Musrembangnas, Presiden menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM harus segera dilakukan. Subsidi BBM akan membengkak jika harganya tidak dinaikkan. Jika harga keekonomian BBM sebesar Rp 10.000 per liter, diperkirakan subsidi BBM akan mencapai Rp 297,7 triliun pada tahun 2013. Padahal anggaran subsidi BBM ditetapkan sebesar Rp 193,8 triliun.
Selain itu, defisit anggaran diperkirakan membengkak mencapai Rp 353 ,6 triliun (3,83 persen dari Produk Domestik Bruto). Padahal, defisit anggaran yang ditetapkan dalam APBN 2013 sebesar Rp 153,3 triliun (1,65 persen dari PDB). Jika itu terjadi, kata Presiden, maka akan melanggar undang-undang dan mengganggu ketahanan ekonomi.
Jika kenaikan BBM dilaksanakan, pemerintah akan memberikan kompensasi bagi rakyat yang terkena imbas, salah satunya dengan memberikan bantuan uang tunai. Program seperti BLT nantinya diberi nama bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Ada pula bantuan tunai lainnya, yakni beasiswa untuk rakyat miskin dengan uang tunai dan program keluarga harapan. Adapun kompensasi di luar uang, seperti beras miskin dan program kesetiakawanan sosial, diwujudkan dengan menggelar pasar murah.
Namun, semua rencana pemerintah itu bisa berjalan jika Dewan Perwakilan Rakyat setuju. Presiden berharap DPR sudah menyetujui rencana itu pada Mei 2013 dalam pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2013 .
